Pemkab Kendal Lakukan Deseminasi Audit Kasus Stunting

KENDAL – Pemerintah Kabupaten Kendal terus berkomitmen melakukan pengentasan kasus Stunting yang saat ini masih berada di diatas 10 persen.

KENDAL – Pemerintah Kabupaten Kendal terus berkomitmen melakukan pengentasan kasus Stunting yang saat ini masih berada di diatas 10 persen.

Melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP2PA) Kabupaten Kendal menyelenggarakan deseminasi audit kasus Stunting dengan pembahasaan mengenai strategi rencana pengentasan Stunting, Kamis (29/9/2022).

Hadir dalam acara tersebut Sekda Kendal Sugiono, Giri Kusuma Plt Kepala DP2KBP2PA, Kasdim 0715/Kendal, Mayor Inf Sukamto serta Nur Fuad Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra.

Sekeretasi Daerah Kendal Sugiono menerangkan bahwa saat ini pemerintah berusaha melakukan penurunan stunting dengan melibatkan beberapa OPD yang berkaitan. Termasuk dalam agenda audit menentukan pada sesi mana yang menjadi faktor utama penyelesaian stunting tidak berjalan.

“Pemerintah sudah melakukan intervensi dalam menyelesaikan stunting, disini telah sejauh mana efektifitasnya mulai dari tambahan makanan, pemeriksaan kesehatannya, lingkungan dan pola asuhnya. Setelah kita audit, titik mana yang belum berjalan. Jangan-jangan keempatnya belum berjalan, walaupun kita sudah berintervensi,” ujar Sugiono.

Sekda Kendal menyebut bahwa terdapat 13,5 persen balita stunting atau 7800 balita, pihaknya juga menegaskan bahwa permasalahan stunting bukan hanya permasalahan pemerintah dan personal, melainkan menjadi permasalahan bersama.

“Stunting ini menjadi permasalahan bersama, misal menjadi masalah utama berarti berperan disitu pihak kesehatan, kemudian apabila lingkungan berarti pihak DPUPR ikut berperan, sehingga semua berperan baik dinas lain pasti memiliki hubungan,” jelasnya.

Sementara Plt Kepala DP2KBP2PA Giri Kusuma mengatakan bahwa kegiatan ini lebih menekankan kepada pihak OPD sejauh mana melakukan dukungan atau intervensi pada permasalahan stunting.

“Disini kita saling menyampaikan permasalahan dan sejauh mana peran dari setiap OPD, misal permasalahan ada pada sanitasi dan air bersih kurang. Maka pihak DPUPR akan berperan dalam menyelesaikan masalah itu, dinas lain juga cukup banyak seperti Dinsos, Disnaker dan beberapa OPD lain,” ujarnya. (SJ/11)